Populasi muslim di dunia yang tersebar di berbagai Negara adalah potensi pasar yang sangat menjanjikan pada sector ekonomi. Jumlah populasi muslim diperkirakan mencapai 1,6 miliar dari total populasi dunia. Tingkat konsumsi muslim global ini diperkirakan dapat tumbuh menjadi USD 1.6 miliar pada tahun 2018 atau sekitar 17,4% dari total konsumsi dunia. Begitu pula dengan Indonesia yang merupakan kategori negara Muslim  terbesar  dengan tingkat konsumsi bisa mencapai USD 197 miliar. Saat ini juga banyak perusahaan besar dunia yang melakukan sertifikasi halal pada produk mereka.  Potensi produk halal pada dasarnya tidak hanya untuk negara-negara atau penduduk muslim, tetapi juga bagi para konsumen yang memiliki perspektif terhadap makanan halal, dan baik. Makanan halal dan baik otomatis makanan tersebut sehat dan berkualitas dan baik untuk dikonsumsi, sehingga dengan demikian perspektif produk halal tidak hanya dibatasi agama Islam saja tetapi juga minat tersendiri bagi  konsumen yang peduli pada kebaikan atau kualitas produk dan proses dari suatu produk tersebut. Pada fenomena ini pergeseran pemahaman atas kesadaran dari konsumen dalam memutuskan konsumsi suatu produk dengan lebih mempertimbangkan kehalalan dan kebaikan dari barang/jasa, yang dapat dinilai dari aspek etika, social dan lingkungan yang berdampak pada permintaan atau demand pada produk yang diinginkan dan diminati dimasa mendatang.

Adapun adanya industri makanan halal saat ini yang sudah mendapatkan sertifikat halal semakin menjadi kebutuhan dari masyarakat Muslim. Pemerintah di berbagai daerah saat ini juga mendorong pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal atas produk mereka. Konsep halal dalam penerapan pada kebijakan produk halal tidak hanya mencakup persyaratan agama, tetapi proses produksi dan dampak produksi dari produk tersebut, antara lain mencakup kebersihan, sanitasi dan keselamatan berkelanjutan. Dewasa ini industri pangan atau food industry yang mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi makanan dan barang setengah jadi, perkembangannya menjadi sangat pesat.

Halal secara etimologi (bahasa) artinya “sesuatu yang diperbolehkan”. Sedangkan menurut istilah adalah “setiap yang tidak dikenakan sanksi pada penggunaannya atau seseuatu perbuatan yang dibebaskan oleh syariat untuk dilakukan”. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan, definisi halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi  pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.  Adanya sertifikasi pada produk industri pangan terhadap makanan yang telah dihasilkan menjadi garansi oleh produsen pada konsumen untuk memilih makanan yang akan dikonsumsi. Dalam ilmu fiqih, persoalan memilih untuk mengonsumsi yang halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting, karena dalam Islam setiap muslim yang akan menggunakan, mengonsumsi sesuatu dituntut untuk memastikan dulu kehalalan dan keharamannya. Jika hal itu halal, maka boleh ia melakukan ataupun mengonsumsinya. Tetapi, jika jelas keharamannya maka harus dijauhi dan dihindari. 

Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 168:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai Manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musush yang nyata bagimu”

Makna ayat tersebut memerintahkan seluruh umat manusia bukan hanya Muslim agar mengonsumsi makanan yang halal. Apalagi  orang yang beriman tentulah lebih menggutamakan dan mewajibkan dirinya untuk mengamalkan ayat tersebut. Makanan adalah hajat primer manusia atau paling penting. Jika ditinjau dari tingkatan maqashid syariah  makanan adalah kebutuhan dharuriyat atau kebutuhan pada tingkatan utama yang harus dipenuhi oleh manusia, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan merusak keberlangsungan hidup dari manusia itu sendiri. Maqashid syariah menurut Imam Syatibi ialah membagi tingkatan dharuriyat (prioritas) dari kebutuhan yang paling utama hingga pada tingkatan terkecil, disebut dengan dharuriyat al-khamsah, antara lain; 1). Hifdz Diin (Menjaga Agama), 2). Hifdz Nafs (Menjaga Jiwa), 3) Hifdz Aql (Menjaga Akal), 4). Hifdz Nasb (Menjaga Keturunan), 5).Hifdz Maal (Menjaga Harta). Dari tingkatan-tingkatan tersebut tingkatan paling tertinggi adalah Hifdz Diin atau menjaga agama, dalam hal ini ketetapan-ketetapan dari agama adalah prioritas. Begitu pula manusia dalam melangsungkan hidupnya tetap harus berpegang teguh dengan ketetapan dan aturan dari syariah, seperti halnya manusia dalam mengonsumsi makanan ataupun minuman untuk keberlangsungan hidupnya tetap harus memperhatikan koridor haram dan halal ketika akan memilih. 

Pada dasarnya produsen industri pangan sangat bertanggung jawab terhadap makanan dan minuman yang mereka produksi dan diedarkan di masyarakat, terutama jika produk tersebut dapat menyebabkan kerugian pada konsumen, baik kerugian secara materiil ataupun non materiil. Contoh dari kerugian materiil antara lain; terbuangnya uang untuk membeli produk yang tidak baik. Contoh non materiil seperti gangguan kesehatan bahkan kematian konsumen akibat mengonumsi produk tersebuut. Oleh karena itu konsumen sangat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum dibeli dan dikonsumsi. Adanya informasi yang jelas terkait bahan baku, keamanan, kualitas, nilai gizi, kebaikan dalam proses pembuatan, pengemasan, dan keterangan yang lainnya. Dengan informasi komprehensif tentang kebaikan dan kekurangan dari produk tersebut serta pemberian label halal ini, membuat masyarakat mampu mengambil keputusan yang benar dan akurat berdasarkan informasi yang lengkap. Pasalnya, akses informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen sehingga menjadi sarana sebagai perlindungan dan kepercayaankonsumen. [May Shinta Retnowati/Ed. Abu Ali]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *